Menggugat Alasan Pilkada DPRD

Standard

#ShameOnSBY, tagar di twitter yang secara khusus ditunjukkan kepada Presiden SBY pribadi lepas pribadi, dari sebagian rakyat indonesia selama hampir 3 hari adalah satu dari sekian ekspresi masyarakat dan netizen yang marah, kesal bahkan kecewa terhadap tindakan SBY. Sebagai seorang pemimpin Parpol penguasa dan Presiden 2 periode, dia terkesan pasrah, bersandiwara, tidak kuasa menahan pengesahaan Pilkada melalui DPRD pada sidang paripurna DPR (28/9). Beberapa pihak yang selalu mencoba melihat sisi positif beliau pun turut kecewa. Bangunan citra dan kredibilitasnya selaku bapak demokrasi reformasi pun runtuh dalam sekejap mata.

Tercapainya pengesahan Pilkada DPRD tidak terlepas dari Superioritas dan solidnya fraksi-fraksi di DPR dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang disertai alasan-alasan yang mengungkapkan kelemahan-kelemahan Pilkada Langsung. Apakah benar hal tersebut adalah kelemahan fatal tanpa potensi perbaikan, atau hanya sekedar akal bulus mencapai kekuasaan dan kepuasan pribadi? Beberapa poin alasan yang saya catat adalah : Politik Uang, Kriminalitas Pemimpin Daerah, Implementasi dari Pancasila sila ke empat, Kepala Daerah berprestasi hanya tokoh itu-itu saja, serta munculnya konflik negatif di masyarakat

Politik Uang
Harus diakui sepanjang 10 tahun ada 270 pemimpin daerah yang ditangkap KPK karena tindakan korupsi, suap, dan kasus hukum lainnya. Kasus terbaru adalah kasus Gubernur Riau, Anas Maamum yang tertangkap tangan melakukan transaksi menerima suap untuk proyek tertentu. Dari level gubernur hingga bupati dan walikota, ada saja yang menjadi tersangka pelanggaran hukum. namun, dalam fakta itu terdapat 3 poin yang terlupakan.
1. Selama 32 tahun pemerintaha Orde Baru, selama itu pula para pemimpin daerah di pilih oleh DPRD tingkat I dan II. Pada saat itu mayoritas pemimpin terpilih karena anggota partai penguasa (Golkar), beragama mayoritas di daerah itu, bagian dari keluarga yang berkuasa (dinasti politik) dan tentu saja kekuasaan uang. Selama 32 tahun, apakah ada yang bisa menjamin mereka (pemimpin daerah) tidak melakukan KKN, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang mereka. Ketidaktahuan kita itu disebabkan karena transparansi dan penegakan hukum saat itu begitu lemah.
2. Tidak ada yang bisa menjamin kalau pilkada DPRD akan menghentikan politik uang (sogok, serangan fajar dan lainnya). Pada Pileg 2009 dan 2014, diketahui bahwa tingkat politik uang dan serangan fajar meningkat. Di satu sisi itu adalah ironi, namun di sisi lain keterbukaan praktik politik kotor itu semakin jelas. Jika dilakukan oleh DPRD, kemungkinan politik uang akan lenyap karena segala informasi politik kotor itu ditutupi dengan rapih dalam tindakan senyap.
3. Masyarakat sekarang itu mulai cerdas dan “licik”. Dalam beberapa kasus saya dapat diandaikan :: Jika ada 10 caleg yang memberikan uang serangan fajar kepada saya, mungkin saya akan memilih satu orang atau tidak sama sekali. Setidaknya uang tersebut jatuh kepada orang yang miskin daripada ke anggota DPRD yang mayoritas kaya tetapi sok miskin.

Kriminalitas Pemimpin Daerah
Tahukah anda bahwa ada 3.600 anggota parlemen (pusat-daerah) yang terjerat kasus hukum, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pada berita di Berita Satu (25/9). Apakah bisa para wakil-wakil (tidak) terhormat itu dapat menjalankan amanah memilih pemimpin yang baik dengan prestasi korupsi seperti itu? Hal tersebut diperparah oleh lolosnya UU MD3, yang salah satu isu krusialnya adalah anggota DPR yang akan diperiksa oleh KPK mesti mendapat izin dari Dewan Kehormatan DPR, dengan alasan menghormati kehormatan parlemen. Isu tersebut dianggap sebagai alat untuk mencegah KPK untuk menegakkan hukum di lingkungan parlemen. Logikanya jika menteri saja ditangkap atau diperiksa KPK, tidak harus melalui ijin presiden, kenapa DPR malah melakukan hal kontradiktif, bertentangan dengan asas kesamaan dimata hukum? “Kebetulan” fraksi-fraksi partai di DPR yang meng-golkan UU MD3 adalah partai Koalisi Merah Putih yang juga mengusung Pilkada DPRD. Jika di DPR saja mereka berusaha berkelit dengan hukum dan KPK, apalagi dengan di daerah?

Implementasi dari Pancasila Sila Keempat
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu menjadi tameng petinggi KMP mendukung Pilkada DPRD. Mereka lupa, UU MD3 dan Pilkada DPRD diputuskan melalui voting dan bukan musyawarah mufakat. Sila keempat tersebut tidak mesti diimplementasikan kepada Pilkada DPRD. Hal tersebut bukan karena kelemahan sila itu sendiri, namun karena kelemahan dan kegagalan pelaku mewujudkan sistem perwakilan yang baik.

Kepala Daerah berprestasi hanya tokoh itu-itu saja
Para haters Pilkada Langsung menyebutkan hanya itu-itu saja pemimpin daerah yang baik dan dapat muncul karena bagian pencitraan dan dekat dengan media. Ahok, Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas,dan sederet nama lain dianggap para haters hanya setitik susu dari nila sebelanga. Pada era pilkada DPRD selama 32 tahun, sebutkan siapa pemimpin daerah yang berprestasi? Mungkin yang hanya saya dapat sebutkan antara lain Solihin GP (Gubernur. Jabar) dan Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta). Selama 32 tahun hanya 2 nama itu muncul dipermukaan media. Namun selama 10 tahun Pilkada Langsung, ada lebih dari 10 orang pemimpin yang dianggap berhasil. Umur Pilkada Langsung masih 10 tahun, wajar jika masih memiliki kelemahan

munculnya konflik negatif di masyarakat
Betul, dalam beberapa penyelenggaraan Pilkada Langsung terdapat beberapa tindakan anarkis antar pendukung calon, namun kebanyakan kasus terjadi sebelum 2009, artinya kekerasan masyarakat tersebut terjadi saat masyarakat masih belajar ber-demokrasi. Walaupun begitu, secara umum penyebab terjadinya konflik dapat dikatakan berasal dari kegagalan manajemen massa calon pemimpin daerah itu sendiri, baik pada saat kampanye, kalah dalam perhitungan suara atau lainnya.

Kenapa mesti ShameOnSBY
Presiden SBY selalu membanggakan pencapaian demokrasi selama ia memimpin baik, seperti kampanye negara muslim demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Tetapi, kegagalan dia mencegah Pilkada DPRD menjadi penyebab hancurnya citranya. Usaha beliau melakukan klarifikasi di Youtube dan konferensi pers, hanya memberikan efek kecil karena dianggap berkelit dan lip service.
Mengapa mesti Walk Out? Begitulah kira-kira kegeraman masyarakat. 10,syarat Pilkada Langsung yang diajukan oleh SBY dan Partai Demokrat, sesungguhnya amat baik, namun tidaklah mesti kaku. Jika di parlemen tidak bisa mufakat mengenai 10 syarat tersebut, fokus memutuskan dahulu Pilkada Langsung lalu sepakati 10 syarat melalui aturan turunannya, begitu mungkin pemikiran masyarakat.

Gagal Fokus
Akan tetapi, semua itu bukan hanya salah SBY. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pengusung utama Pilkada DPRD adalah fraksi dari koalisi KMP yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN. Merekalah yang harusnya di hukum oleh masyarakat. namun, saya bisa memahami fenomena ini seperti perumpamaan : Jika anda tahu itu sampah anda tidak perlu teriak itu adalah sampah.

Penulis Predi Susanto
Alumni Ilmu Sejarah, Mantan Karyawan Bank dan Pengajar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s